Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Selain dimaksudkan untuk membantu para perajin, pameran ini juga menjadi wadah bagi Dekranasda Bali untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Edukasi ditekankan pada kualitas produk serta penetapan harga jual excellent ke konsumen.
“Kita tekankan para desainer agar merancang busana yang mampu mempengaruhi craze manner masyarakat Bali, bukan terbatas pada desain busana untuk peragaan di atas panggung,” urainya.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
The subsequent articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the very first post.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
IDI's Board is composed of ten users from unique supreme audit establishments. Get to understand them much better in our "Meet up with the Board" sequence.
Hal itu ia sampaikan saat diminta konfirmasi terkait dugaan adanya laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan oleh auditor BPK. Hal ini terkait dengan adanya seorang auditor BPK yang sedang diperiksa Kejagung.
As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a number of questions about governance and what this means to get a different member from the Board.
Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
”Ini ada yang janggal karena coba menutupi atau menghilangkan tindak pidana korupsi di kasus Jiwasraya. Padahal, sudah jelas ada putusan pengadilan sebelumnya. Kejaksaan justru harus mendalami apa motif dibalik audit yang berbeda itu,” kata Fickar.
Bahkan, sudah ada beberapa terdakwa yang dihukum. Fakta hukum tersebut tidak bisa diubah hanya dengan hasil audit berbeda dari BPK. Justru hasil audit yang berbeda dari BPK akan dipertanyakan oleh masyarakat.
Hal itu, lanjutnya, terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum khususnya di bidang industri keuangan nonbank website dan pasar modal.